Bakamla Cakranegara

Loading

Peran Penting Pemantauan Jalur Pelayaran dalam Pengawasan Perairan

Peran Penting Pemantauan Jalur Pelayaran dalam Pengawasan Perairan


Pemantauan jalur pelayaran merupakan salah satu peran penting dalam pengawasan perairan. Hal ini dikarenakan jalur pelayaran merupakan akses utama bagi kapal-kapal untuk berlayar dan beraktivitas di perairan. Tanpa pemantauan yang baik, risiko terjadinya pelanggaran hukum, kecelakaan kapal, atau bahkan tindak kriminal di perairan dapat meningkat.

Menurut Direktur Operasional Badan SAR Nasional (Basarnas), Brigjen TNI (Mar) Budi Purnomo, pemantauan jalur pelayaran sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan kapal serta awaknya. “Dengan pemantauan yang baik, kita dapat dengan cepat merespon apabila terjadi kecelakaan kapal atau keadaan darurat lainnya di perairan,” ujarnya.

Selain itu, pemantauan jalur pelayaran juga dapat membantu dalam pengawasan terhadap aktivitas ilegal di perairan, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan barang terlarang, atau bahkan perompakan kapal. Dengan adanya sistem pemantauan yang canggih, aparat penegak hukum dapat dengan mudah melacak dan menindak pelaku kejahatan di perairan.

Menurut Kepala Bakamla RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Peran penting pemantauan jalur pelayaran dalam pengawasan perairan tidak bisa dianggap remeh. Tanpa pemantauan yang baik, kita tidak akan bisa melindungi kedaulatan negara di laut.”

Dalam implementasinya, pemantauan jalur pelayaran biasanya dilakukan melalui sistem pemantauan maritim yang terintegrasi, seperti Automatic Identification System (AIS) atau Vessel Traffic Management Information System (VTMIS). Melalui sistem ini, setiap kapal yang berlayar di perairan dapat dipantau secara real-time, sehingga aparat penegak hukum dapat segera bertindak apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemantauan jalur pelayaran memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan perairan. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, TNI AL, dan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa pemantauan jalur pelayaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut.